Selasa, 27 September 2011

Hukum Tanah di Indonesia

* Jenis-jenis Hak Atas Tanah
* Jual Beli Tanah dan Rumah
* Mengurus Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
* Bagaimana Melakukan Sewa Menyewa Tanah dan Rumah ?
* Pengusuran Paksa
Jenis-jenis Hak Atas Tanah
Hukum Agraria Nasional membagi hak – hak atas tanah ke dalam dua bentuk: A. Hak primer, hak yang bersumber langsung pada hak Bangsa Indonesia, dapat dimiliki seorang/badan hukum (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai); B. Hak sekunder, hak yang tidak bersumber langsung dari Hak Bangsa Indonesia, sifat dan penikmatannya sementara (Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Menyewa atas Pertanian). Kemudian Pasal 16 UUPA hak atas tanah terbagi atas 7, yaitu: (1) Hak Milik;(2) Hak Guna Usaha (HGU); (3) Hak Guna Bangunan (HGB); (4) Hak Pakai; (5) Hak Sewa; (6) Hak Membuka Hutan; (7) Hak Memungut Hasil Hutan; (8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan di tetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.
Hak Milik
Hak milik adalah hak turun temurun (ada selama pemilik hidup dan jika meninggal dunia, dapat dialihkan kepada ahli waris), terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA. Ada 3 hal dasar lahirnya hak milik atas tanah, yaitu: 1) Menurut hukum adat; 2) Karena ketentuan UU; 3) Karena penetapan Pemerintah (pasal 22 UUPA). Hapus atau hilangnya hak milik atas tanah, adalah jika: 1) Menjadi tanah negara dapat terjadi karena: a. pencabutan hak, b. dilepaskan dengan sukarela, c. dicabut untuk kepentingan umum, d. tanah ditelantarkan, e. dialihkan kepada warga negara asing; (2) Tanahnya musnah
Hak Guna Usaha (HGU)
Hak guna usaha (HGU) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perusahaan perikanan, perusahaan peternakan dan perusahaan perkebunan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. HGU diatur lebih dan dijabarkan lanjut di pasal 28(1), (2), (3) UUPA. Pemegang HGU adalah orang perorangan warga negara Indonesia tunggal atau badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia (Pasal 30 UUPA). HGU dapat beralih menurut Pasal 28(3) UUPA, yang kemudian dipertegas oleh PP No. 40/1996, khususnya Pasal 16(2), karena:1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. penyertaan dalam modal; 4. hibah; 5. pewarisan. Hapusnya HGU menurut Pasal 34 UUPA dan Pasal 17 PP No. 40/1996 terjadi karena 7 sebab, yaitu: 1) Berakhirnya jangka waktu; 2) Tidak terpenuhi syarat pemegangnya; 3) Pencabutan hak; 4) Penyerahan suka rela; 5) Ditelantarkan; 6) Kemusnahan tanahnya; 7) Pemegang HGU tidak memenuhi syarat dan tidak melepaskannya kepada pihak yang memenuhi syarat.
Hak Guna Bangunan (HGB)
Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun (Pasal 35 (1,2) UUPA). Subyek hukum yang dapat mempunyai HGB adalah: 1) Warga Negara Indonesia dan; 2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 36(1) UUPA). Tanah HGB mempunyai sifat dan ciri-ciri yaitu wajib didaftarkan, dapat beralih, dapat dialihkan, jangka waktunya terbatas, dapat dilepaskan oleh pemilik HGB sehingga menjadi tanah negara dan dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan.
Hak Pakai

:Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam Keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang (Pasal 41(1) UUPA). Sifat dan ciri-ciri Tanah Hak Pakai yaitu wajib didaftarkan, dapat dialihkan, dapat diberikan dengan cuma-cuma dengan pembayaran/pemberian jasa berupa apapun, dapat dilepaskan dan dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan
Hak Sewa
Hak sewa adalah merupakan hak pakai yang memiliki ciri-ciri khusus (Penjelasan UUPA Pasal 10(1)). Sifat dan ciri-ciri Tanah dengan Hak Sewa yaitu tidak perlu didaftarkan, cukup dengan perjanjian yang dituangkan di atas akta bawah tangan atau akta otentik, bersifat pribadi (tidak dapat dialihkan tanpa izin pemiliknya, dapat diperjanjikan, tidak terputus bila Hak Milik dialihkan, dapat dilepaskan dan tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan.

Hak Membuka Hutan
Membuka hutan dapat diartikan sama dengan mengelola hutan dalam arti luas, karena maksud dari pengelolaan hutan menurut Pasal 21 Huruf (b) UU No. 41/1999 tentang Kehutanan berkenaan dengan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Hutan yang tidak dapat dimanfaatkan secara simultan oleh masyarakat adalah hutan kawasan, seperti hutan lindung, suaka, dan hutan konservasi.
Hak Memungut Hasil Hutan
Masyarakat hukum adat berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Pasal 67 UU Kehutanan) . Selain itu, masyarakat juga berhak memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 68(2) huruf (a) UU Kehutanan).

Hak-hak lain

UUPA memberikan banyak varian tentang macam-macam hak atas tanah, yaitu: Hak Gadai (pasal 7 UU No. 56 Prp/1960) , Hak Bagi Hasil atas Tanah (PP No. 8/1953), Hak Sewa Tanah Pertanian (berdasarkan musyawarah mufakat antara pengelola dan pemilik tanah), Hak Menumpang (Hukum Adat dan Pasal 53 UUPA) dan Hak Pengelolaan (Penjelasan Umum bagian A II (2) UUPA dan PP No. 40/1996.
Masalah Kepemilikan Kolektif Hak Atas Tanah
Hak milik atas tanah secara kolektif tidak diatur dalam undang-undang karena pasal 10 UUPA menjelaskan, subyek hukum yang memiliki hak atas tanah adalah individu dan badan hukum. Tanah ulayat adat (suku) hingga kini masih mendekati apa yang disebut dengan kepemilikan hak atas tanah kolektif, namun sepanjang pengambilan hasil serta pengelolaannya, hal terlihat khusus tanah adat (suku) jumlahnya tidak pernah berkurang. Karena hal ini tidak dapat dimungkinkan adanya hak individu atas tanah di wilayah tanah adat (suku).

Hak Ulayat

Hak Ulayat merupakan serangkaian hak masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan masyarakat yang bersangkutan. Hak Ulayat diisyaratkan sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah yang merupakan wilayah suatu masyarakat hukum adat (pasal 3 UUPA). Pemegang Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan sedangkan Pelaksananya adalah Penguasa Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu kepala Adat sendiri atau bersama-sama para tetua adat masing-masing.
Pemerintah mengeluarkan PMNA/KABPN No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat . Didalamnya terkandung kriteria penentu keberadaan Hak Ulayat yang terdiri dari 3 unsur yaitu: a. adanya masyarakat hukum adat tertentu; b. adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu; c. adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat itu. Pengakuan terhadap hak tersebut memberikan penghormatan kepada hak orang lain dan upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Jual Beli Tanah dan Rumah
# Obyek Jual-Beli Tanah Dan Rumah
# Subyek Jual-Beli Tanah dan Rumah
# Batalnya Jual-Beli Tanah/Rumah
# Hak dan Kewajiban Jual Beli Tanah/Rumah
# Resiko Dalam Jual-Beli
# Apa Ketentuan Lain Dalam Jual-Beli Tanah/Rumah?
# Prosedur Jual Beli Tanah
Obyek Jual-Beli Tanah Dan Rumah
Dalam jual-beli tanah dan rumah, yang menjadi obyek jual-beli adalah hak atas tanah dan rumah yang dijual. Artinya yang menjadi obyek jual-beli itu bukan tanah dan rumahnya tetapi hak atas tanah dan rumah. UU Pokok Agraria menerangkan bahwa Hak Milik (kecuali yang diberikan kepada transmigran dan tanah wakaf), Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dapat diadakan peralihan hak dengan cara jual-beli
Subyek Jual-Beli Tanah dan Rumah
Subyek hukum dari persetujuan jual-beli adalah person (individu), yakni penjual dan pembeli. Sedangkan subyek hukum dari badan hukum, dalam persetujuan jual-beli, tidak dapat melakukan hubungan persetujuan jual-beli tanpa penunjukan kuasa antara badan hukum sebagai pihak penjual dan pembeli.

Batalnya Jual-Beli Tanah/Rumah
Jual-beli dapat dinyatakan batal apabila pembeli benar-benar tidak mengetahui bahwa tanah dan/atau rumah yang dibeli adalah bukan milik si penjual, dengan demikian pembeli dapat memakai alasan untuk menuntut ganti rugi kepada penjual (Pasal 1471, 1472 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Hak dan Kewajiban Jual Beli Tanah/Rumah
Hak dan kewajiban dalam persetujuan jual-beli, yakni: 1) Penjual berhak mendesak pembeli membayar harga tanah/rumah, dan penjual wajib menyerahkan hak atas tanah dan/atau rumah kepada pembeli; 2) Begitu pula seballiknya; 3) Penjual wajib menjamin tanah dan/atau yang dijual (Pasal 1491 KUHPer), dan menjamin tidak ada cacat tersembunyi terhadap tanah dan/atau rumah tersebut (Pasal 1492 KUHPer); 4) Pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disetujui dalam perjanjian; 5) Jika hal tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka pembayaran itu harus dilakukan pada waktu dan di tempat diadakannya penyerahan; 6) Apabila si-pembeli tidak melakukan kewajiban melakukan pembayaran harga yang harus dipenuhi, maka si-penjual dapat membatalkan pembelian tersebut; 7) Jika yang dibeli itu suatu benda tetap (tak bergerak), kemudian si-pembeli mendapat gangguan dalam membeli tanah dan/atau belian tersebut, karena piutang, hipotik atas benda tadi atau lain-lain karena gugatan atas benda itu, maka pembeli dapat menahan pembayaran harga beliannya sampai ada penyelesaian gugatan tersebut oleh penjual. Kecuali terhadap persoalan gangguan tersebut telah diketahui oleh si-pembeli, dan telah diadakan perjanjian antara si-pembeli dan si-penjual.
Resiko Dalam Jual-Beli
Beberapa hal yang menjadi potensi resiko dalam jual beli, yaitu: a. Jika tanah dan/atau rumah yang dibeli itu terdiri dari tanah dan/atau rumah-tanah dan/atau rumah tertentu; b. Ketika tanah dan/atau rumah yang dijual itu merupakan tanah dan/atau rumah yang dapat diukur dengan berat atau jumlah.
Apa Ketentuan Lain Dalam Jual-Beli Tanah/Rumah?
Jual beli hak atas tanah didasarkan pada hukum adat, dan harus memenuhi syarat: terang, tunai dan riel.

Prosedur Jual Beli Tanah
Prosedur jual beli tanah: 1. Akta Jual Beli (AJB). Setelah menyepakati harga tanah, maka Pembeli dan Penjual datang ke Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat AJB tanah; 2. Persyaratan AJB bagi penjual: Asli Sertifikat hak atas tanah yang akan dijual, KTP, bukti pembayaran PBB (10 tahun terakhir), Surat Persetujuan Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga, Kartu Keluarga. Sedangkan calon pembeli: KTP dan KK; 3. Proses Pembuatan AJB di Kantot PPAT: a. Sebelum membuat Akta Jual Beli, PPAT melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertipikat ke kantor Pertanahan, b. Pembuatan Akta Jual Beli: Dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa (secara tertulis), dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, PPAT membacakan akta dan menjelaskan isi dan maksud pembuatannya, Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi dan PPAT, Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk balik nama, Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya; 4. Setelah pembuatan AJB PPAT kemudian menyerahkan berkas AJB ke Kantor Pertanahan untuk balik nama. Penyerahan dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut; 5. Berkas yang diserahkan: a. Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli, b. Akta jual beli PPAT, c. Sertipikat hak atas tanah, d. KTP pembeli dan penjual, e. Bukti pelunasan pembayaraan PPh, f. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 6. Proses di Kantor Pertanahan; a. Setelah berkas disampaikan, Kantor Pertanahan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT, selanjutnya PPAT menyerahkannya kepada Pembeli; b. Nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan sertipikat dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk; c. Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertipikat dengan bibubuhi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Ka Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk; d. Dalam 14 (empat belas) hari pembeli sudah dapat mengambil sertipikat yang sudah atas nama pembeli di kantor pertanahan.

Mengurus Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
# Pendaftaran Tanah
# Bagaimana Melakukan Pengurusan Sertifikat?
# Pendaftaran Tanah untuk Tanah Bekas Hak Milik Adat
# Pensertifikatan Tanah Adat (Tanah Ulayat)

Pendaftaran Tanah

Mendaftarkan hak atas tanah anda merupakan hal yang penting untuk menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah dan pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Pendaftaran tanah dilakukan di Kantor Pertanahan yang berada di wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Ada 2 cara untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah anda: 1. Pendaftaran tanah secara sistematik; 2. Pendaftaran tanah sporadik

Bagaimana Melakukan Pengurusan Sertifikat?
Sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (PP No. 24/1997, Pasal 1(20)).
Pengeluaran sertifikat diperlukan adanya usaha, yaitu: mengajukan permohonan, mempersiapkan surat-surat yang diperlukan, dan menghadap pejabat tertentu. Pengeluaran sertipikat ada 2 cara: 1) Atas permintaan sendiri; 2) Diwajibkan oleh peraturan perundangan.
Pendaftaran Tanah untuk Tanah Bekas Hak Milik Adat
Tanah bekas Hak Milik Adat adalah tanah yang dikuasai masyarakat dalam keadaan belum bersertifikat dan ditandai dengan surat girik. Untuk pendaftarannya anda mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Pertanahan kabupaten/kotamadya dengan membawa persyaratan berikut: 1. Bukti pembayaran pajak (girik, Petuk Pajak Bumi, pipil atau kekitir); 2. Surat perolehan tanah (AJB, jika terjadi jual beli tanah, keterangan waris, hibah); 3. Kuitansi jual beli; 4. Surat keterangan riwayat tanah; 5. Surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa; 6. Identitas pemohon (KTP, KK, Akta Pendirian Badan Hukum); 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran PBB (10 tahun terakhir); 8. Bukti bayar BPHTB; 9. Surat permohonan pengukuran tanah (di Kantor Pertanahan setempat); 10. Surat Kuasa bermeterai jika pengurusan sertifikat dikuasakan kepada orang lain; 11. Surat pernyataan pemasangan tanda batan (diperoleh di Kantor Pertanahan setempat)
Pensertifikatan Tanah Adat (Tanah Ulayat)
Tanah adat (tanah ulayat) adalah tanah yang berada dalam penguasaan suatu masyarakat hukum adat (MHA). UUPA dan PP 24/1997 tidak memerintahkan pendaftaran hak Ulayat, juga tidak dimasukkan ke dalam golongan obyek pendaftaran tanah. Berbeda dengan prosedur mendapatkan tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dll, untuk mendapatkan tanah Ulayat, pihak tersebut mengadakan musyawarah dahulu dengan wakil dari MHA untuk mencapai kesepakatan pelepasan hak. Jika tercapai kesepakatan, maka dibuatkan suatu akta/surat pelepasan hak yang berisi: 1.pernyataan pelepasan hak; 2. pemberian ganti rugi. Setelah pelepasan hak terjadi, maka status tanah adat tersebut berubah menjadi Tanah Negara, maka pihak yang membutuhkan harus melakukan prosedur permohonan hak terhadap tanah negara.
Bagaimana Melakukan Sewa Menyewa Tanah dan Rumah ?
Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUHPer). Perjanjian sewa menyewa itu bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Jika sewa menyewa secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) jika waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa pemberitahuan pemberhentian (Pasal 1570). Sebaliknya, sewa menyewa tidak tertulis, maka ia tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si-penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya.
# Kewajiban Para Pihak
# Resiko Perjanjian Sewa-Menyewa
# Apa Saja Gangguan Dari Pihak Ketiga ?
# Apa Yang Dimaksud Mengulang Sewakan?
# Jual Beli Tidak Memutuskan Sewa Menyewa
# Nilai Harga Sewa
# Penyelesaian Perselisihan Sewa Rumah dan Tanah
# Komposisi Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

Kewajiban Para Pihak
Jika tidak diperjanjikan, maka kewajiban mutlak para pihak adalah: a. Kewajiban mutlak pihak yang menyewakan: 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; 2) Memelihara barang yang disewakan, hingga itu dapat dipakai; 3) Memberikan kepada si-penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama penyewaan (Pasal 1550 KUHPer). b. Kewajiban mutlak penyewa: 1) Memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya; 2) Membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan menurut perjanjian (Pasal 1560 KUHPer)

Resiko Perjanjian Sewa-Menyewa
Resiko sewa menyewa rumah dan tanah yaitu mengenai barang yang disewakan ditanggung oleh pemilik, yaitu pihak yang menyewakan. Apabila barang yang disewakan musnah karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum dan kerugiannya ditanggung oleh pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUHPer).
Apa Saja Gangguan Dari Pihak Ketiga ?
Selama waktu sewa, si-penyewa dalam pemakaian barang yang disewakan biasanya muncul gangguan dari pihak ketiga berupa pengakuan akan haknya, bahkan sampai pada proses gugatan
Apa Yang Dimaksud Mengulang Sewakan?
Tindakan penyewa barang untuk menyewakan barang yang disewanya kepada pihak ketiga. Atas hal ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian sewa dengan disertai pembayaran ganti kerugian dan tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa dengan orang ketiga tersebut.
Jual Beli Tidak Memutuskan Sewa Menyewa
Apabila barang yang disewakan dijual, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah putus, kecuali apabila telah diperjanjikan sebelumnya.

Nilai Harga Sewa
Besarnya harga sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik barang dengan penyewa.
Penyelesaian Perselisihan Sewa Rumah dan Tanah
Masalah sewa menyewa rumah dan tanah merupakan permasalahan sosial yang sangat penting bagi masyarakat, maka tempat untuk mencari keadilan dalam perikatan sewa menyewa adalah melalui pengadilan (pasal 22 PP No. 4/1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik).
Komposisi Perjanjian Sewa Menyewa Rumah
Perjanjian sewa menyewa berbentuk sederhana, dapat dibuat sendiri (disebut akta bawah tangan), atau ditandatangani di hadapan notaris (disebut dengan akta otentik/notariil). Klausul-klausul yang penting dalam perjanjian ini adalah: 1. Subyek perjanjian yaitu para pihak (pihak yang menyewakan dan pihak penyewa); 2. Obyek perjanjian yaitu rumah yang disewakan; 3. Jangka waktu sewa menyewa (kapan sewa dimulai dan berakhir); 4. Harga/nilai sewa, termasuk pula cara pembayarannya; 5. Tanggung jawab atas pembayaran listrik, telepon, air minum (PAM), selama masa berlaku sewa; 6. Tanggung jawab para pihak jika terjadi kerusakan/perbaikan di saat masa sewa; 7. Syarat-syarat yang membatalkan seperti jika terjadi force majeur/keadaan kahar (gempa, banjir, perang); 8. Larangan kepada pihak penyewa mengulang sewakan atau menggunakan atau mengubah bangunan yang disewakan lain dari tujuan penyewaan; 9. Mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan.
Pengusuran Paksa
Pembebasan tanah sesuai dengan Surat Edaran BPN No.508.2-5568-D.III tanggal 6 Desember 1990 dan Surat KepMen Agraria/Kepala BPN No. 22/1993 tanggal 4 Desember 1993, menyatakan pembebasan hak atas tanah demi kepentingan swasta dilakukan secara musyawarah dengan masyarakat dengan mengikutsertakan pihak BPN, namun realitasnya pihak swasta lebih sering memakai jasa pihak ketiga seperti Camat, Lurah dan Kepala desa serta preman untuk mengintimidasi para pemilik tanah untuk menerima ganti rugi yang sangat kecil.
Dalam kasus-kasus penggusuran terjadi dua pelanggaran yaitu pelanggaran terhadap hak sipil dan politik serta pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya. Dampak negatif dari penggusuran paksa yaitu: 1. Tunawisma; 2. Ketidakamanan masa depan; 3. Kehilangan tempat dan terisolasi dari komunitas, keluarga, dan teman-teman; 4. Kehilangan pekerjaan atau peluang pekerjaan; 5. Kekerasan terhadap perempuan; 6. Kepindahan anak-anak dari sekolah; 7. Pengambilalihan/penjarahan harta pribadi; 8. Kemunduran kesehatan (mental dan fisik); 9. Luka fisik dan kematian (Laporan Hukum dan HAM LBH Jakarta tahun 2006)
Pola-pola penggusuran paksa yang terjadi adalah : 1. Kekerasan; 2. Penggusuran dan kriminalisasi; 3. Korupsi dan Penggusuran bersiklus proyek. Penggusuran paksa atas tanah dapat terhindar apabila dilakukan reorganisasi pola penguasaan tanah, yang mengusulkan batas maksimum luas usaha tani perorangan dan mengusahakan agar penguasaan tanah, air, sesuai dengan kebijakan nasional dengan membatasi operasionalisasi hak menguasai negara dan mempekuat semangat kerakyatan.
# Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Perpres No 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres ini masih belum mengakomodasi prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah (khususnya tanah adat). Ini dapat berujung menjadi konflik Tenurial di mana peran negara terlalu besar untuk mencabut hak atas tanah adat masyarakat. Hal ini akan berlanjut menjadi penggusuran paksa dan bermuara kepada konflik bersifat laten (konflik antara warga negara dengan negara).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar